U NEWS REPORTASE – Pemerintah Provinsi Kepri melalui APBD 2026 menitikberatkan arah pembangunan pada percepatan ekonomi berbasis maritim, pemerataan infrastruktur antar daerah, penguatan birokrasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta optimalisasi pemanfaatan dana daerah dan dukungan terhadap program nasional.
Namun, di tengah penyiapan kebijakan tersebut, Kepri harus menghadapi tantangan besar berupa kondisi defisit anggaran yang dipicu oleh pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
Untuk wacana pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepri tahun 2026 dibutuhkan keseriusan. Pengurangan dana transfer pusat ke daerah (TKD) tahun 2026 yang mengalami penurunan kurang lebih Rp400-an miliar membuat APBD Kepri yang semula diproyeksikan mencapai Rp3,9 triliun menurun hingga Rp3,7 triliun.
Pemerintah Provinsi Kepri harus memutar otak untuk mencari sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna menjalankan program yang sudah disusun dan meningkatkan perekonomian di tahun 2026.
Langkah apa saja yang akan dilakukan kepala daerah? Berikut liputan U-News Reportase disajikan untuk Anda.
