Tanjungpinang – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tanjungpinang telah membentuk panitia khusus hak angket terhadap Walikota Tanjungpinang, terkait permasalahan Perwako nomor 56 tahun 2019 tentang TPP ASN.
Pansus hak angket DPRD Tanjungpinang ini, dikabarkan akan bekerja 60 hari kedepan untuk mencari kebenaran dari dugaan penyalahgunaan wewenang, terkait tunjangan Walikota Tanjungpinang, yang masuk dalam TPP ASN Pemko Tanjungpinang.
