BATAM – Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Wahyu Wahyudin menyoroti kebijakan Pemprov Kepri yang berencana menggratiskan biaya SPP, untuk sekolah menengah atas negeri sederajat yang akan di mulai pada Juli 2024 mendatang.
Meski program tersebut bertujuan untuk membantu dan meringankan beban masyarakat untuk mendapat akses pendidikan. Namun Wahyu memberikan beberapa catatan.
Anggota fraksi PKS ini meminta agar kebijakan tersebut tidak diberikan kepada seluruh siswa. Melainkan diberikan kepada kalangan ekonomi menengah ke bawah. Sementara bagi siswa dengan taraf ekonomi menengah ke atas, tetap wajib membayar SPP.
Wahyu juga mendorong pemerintah agar uang SPP dapat dikelola melalui badan layanan umum daerah. Sehingga, pengalokasian uang SPP ini dapat lebih terkontrol dan optimal.
Selengkapnya di Youtube Official UTV – [Klik Video di Atas]
Pewarta : Irvan Fanani
Editor : Abdi Perdana
