Tanjungpinang – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pemerintah Kota Tanjungpinang, menyiapkan rancangan peraturan daerah, terkait pengelolaan prasarana dan utilitas perumahan.
Berdasarkan perda tersebut, setiap developer atau pengembang perumahan wajib menyerahkan pengelolaan fasilitas umum atau fasum di perumahan yang dibangun, ke Pemerintah Kota Tanjungpinang.
