TANJUNGPINANG – Sejumlah Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menolak kebijakan berbagi THR atau pemotongan THR sebesar 25 persen yang akan dialokasikan untuk pembayaran THR pegawai honorer.
Penolakan itu dituangkan dalam petisi online yang diunggah di change.org sejak Senin 18 Maret. Dan telah ditandatangani sebanyak 908 orang pada Selasa 19 Maret 2025.
Selengkapnya di Youtube Official UTV – [Klik Video di Atas]
